Menggali Kebenaran
Radio Nederland Wereldomroep, 18 Mei 2006
Aboeprijadi Santosa dan Lea Pamungkas
Jerman pernah menanggung beban masa silam yang carut marut: rezim NAZI, perang dunia, pembelahan bangsa, dan rezim totaliter di Jerman Timur. Beban tersebut dapat dihadapi dengan terbuka, seperti di Jerman, atau dengan menggelar proses mencari kebenaran dan rekonsiliasi seperti dipelopori Afrika Selatannya Presiden Nelson Mandela. Di Indonesia, belum ada kesadaran akan pentingnya pelurusan sejarah, para pelanggar HAM di rezim lama masih berkuasa, dan stigmatisasi terhadap para korban masih juga terjadi.
Membongkar masa lalu
Akhir bulan April lalu di Jerman, diselenggarakan satu konperensi menarik dengan tajuk “Dealing With A Burdened Past – Transitional Justice and Democratization”. Konperensi ini semacam studi banding bagi negara-negara yang memiliki beban masa lalu. Banyak negara mewarisi dampak dari tragedi pembantaian dan derita kolektif di masa silam akibat perang, genosida, perang saudara, dan kehidupan di bawah kediktaturan mau pun sistem totaliter. Indonesia, Afrika Selatan, Kamboja, dan Timor Leste adalah sebagian contoh negara-negara dengan beban tersebut.
Pemrakarsa konperensi, Watch Indonesia ! – LSM yang bersimpati pada persoalan HAM di Indonesia, bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung. Peserta dari Indonesia antara lain Romo Bashkara Wardaya dari Pusdek, Pusat Sejarah dan Etika Politik, Yogyakarta, dan Fadjrul Rachman, kandidat anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Indonesia. Dari Timor Leste, José Caetano Guterres, mantan staf Komisi Kebenaran, Rekonsiliasi dan Penerimaan CAVR, serta Helen Jarvis, dari Pengadilan Luar Biasa Kamboja.
Dianggap panas dan berbahaya
“Kami sudah lama perduli dengan apa yang dikatakan pelurusan sejarah di Indonesia, mulai 1965 sampai sekarang, “jelas Alex Flor dari Watch Indonesia ! “Dalam upaya ini banyak masalah yang berlum terdiskusikan secara internasional karena masih banyak orang mengira hal ini masih terlalu panas dan berbahaya,” demikian Alex Flor menjelaskan bagaimana ide awal konperensi ini.
Menurut Flor dari Watch Indonesia ! di Jerman banyak pakar-pakar yang sangat aktif mengikuti proses-proses perdamaian dan pelurusan sejarah seperti proses yang berlangsung di Guatemala, Chili, Afrika Selatan, dan banyak lagi. “Sementara di Indonesia masih belum, karenanya kami berpikir harus berbuat sesuatu. Padahal, salah satu massacre terbesar di abad lalu terjadi di Indonesia tahun 1965-66. Diperkirakan paling sedikit 500 ribu orang terbunuh. Bahkan Sarwo (Mayor, pen.) Edhie mengatakan sampai 3 juta !”
Dua sejarah yang diluruskan
Di Jerman sendiri ada dua sejarah yang perlu diluruskan dan dibongkar yakni Diktatur NAZI, dan sistem totaliter di Jerman Timur. Keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan yang menarik. Yang pasti, tambah Flor, tidak ada satu negara di manapun di dunia yang antara pro dan kontra berada dalam satu negeri.
“Yang menarik lagi di sini, pelaku korban-korban diktatur yang satu adalah korban diktatur yang lain,” kata Flor. Ia mencontohkan Mantan Mentri Milke adalah pengungsi dari Diktatur NAZI, tetapi dia pun pelaku terbesar di Jerman Timur.Perlu 30 tahun
Upaya meluruskan sejarah di Jerman, dilakukan dengan berbagai cara. Di berbagai daerah terdapat tempat-tempat yang diakui negara sebagai memorial sight. Dan hal ini berasal dari perjuangan masyarakat selama 20 tahun. Tempat-tempat ini kini menjadi kebanggaan negara.
Menurut Flor, pelajaran terpenting dari upaya pelurusan sejarah Jerman adalah adanya Tribunal Neurenberg kepada para penjahat NAZI setelah Perang Dunia II. Yang dilakukan oleh pasukan sekutu AS, Rusia, Inggris, dan Prenacis. “Menurut saya pribadi, yang paling penting adalah mencari kebenaran. Dan di sini kita mendiskusikan pelbagai metode, baik lewat jalur hukum, pengadilan, komisi kebenaran, atau berbagai inisiatif masyarakat sendiri lewat dokumentasi, memorial services, dan lainnya,” jelas Flor.
Upaya pelurusan sejarah di Jerman memerlukan waktu 30 tahun untuk sampai pada diskusi umum atau diskurs umum tentang masa-masa gelap tersebut. “Kami memerlukan waktu 30 tahun pula, agar tema-tema tersebut masuk dalam masyarakat dan buku-buku sekolah,” lanjut Flor.Keterusterangan sejarah
Keterbukaan Jerman akan ‘cacad’ masa lalunya mengesankan Romo Bashkara Wardaya “Bagi saya ini sesuatu yang baru. Dengan kata lain orang Jerman dengan terbuka mengarakan bahwa mereka pun mempunyai beban masa lalu. Yang dalam arti tertentu, beban tersebut lebih besar dari negara-negara di Asia. Tetapi yang paling mengesankan bagi saya adalah keterusterangan ini. Mereka seakan hendak mengatakan janganlah takut menghadapi kebenaran, sebab kami pun tengah berjuang untuk itu”
Menurut Wardaya dari dari Pusdek, Pusat Sejarah dan Etika Politik, Yogyakarta; yang kini tengah aktif menghimpun kisah dari para korban dan pelaku Peristiwa 1965 – 66 ini, ada perbedaan mendasar antara upaya pelurusan sejarah di Jerman dengan apa yang terjadi di Indonesia. “Di Indonesia, hal ini masih mau ditutup-tutupi. Para pelaku masih terus menghindar, seperti terlihat dalam kasus Timor Timur. Selain itu proses diskriminasi, stigmatisasi dan marjinalisasi masih terus berlangsung.”
Beban sejarah adalah tabu
Dengan kata lain untuk membicarakan beban sejarah adalah tabu di Indonesia. Dan ini bukan cuma berlaku secara kultural, tetapi juga secara politis. Bagi Wardaya ini dikarenakan pihak militer yang dulu adalah pelaku utama masih belum mau mengakui, dan masih berkuasa sampai sekarang. Sementara masyarakat sendiri sebenarnya juga terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi ( dalam Tragedi 1965-66, pen.), baik kaum agama maupun pemuda.
Sejauh ini usaha-usaha ke arah tersebut, masih dibilang kecil. Salah satunya riset dilakukan Pusdek bersama berbagai lembaga lain antaranya ElSAM, Pakorba, dan pemuda NU. Mereka tengah menggali kembali cerita-cerita yang selama ini ditabukan. “Ini adalah cerita para korban, pelaku, atau saksi mata dari Peristiwa 1965-66,” kata Wardaya.
Respon luar biasa
Upaya penggalian kisah-kisah tersebut, menurut Wardaya, mendapatkan respons yang luar biasa. Manakala Pusdek melakukan acara bedah buku, diskusi dan lain-lain, beritanya ternyata menyebar. “Dan ternyata yang datang, bukan cuma untuk seminar atau bedah buku tetapi ingin bercerita, menyerahkan manuskrip, ada pula yang mengusulkan bahwa mereka membutuhkan forum.”
Ia mengambil pun contoh acara “Temu Rindu Ibu-ibu” pada bulan Desember lalu. Pertemuan ini ditujukan untuk para perempuan korban 1965-66. Pada hari-hari-hari pendaftaran pertama yang terkumpul hanya 40 orang. Tapi hari demi hari, jumlah ini makin membengkak, hingga pada hari terakhir terkumpul lebih dari 400 orang.
“Mereka datang spontan. Kami tidak membuat kampanyen lewat media massa. Dan ini membuktikan bahwa yang dibutuhkan bukanlah sekadar penyembuhan individual. Tetapi bangsa ini sedang rindu untuk berbicara tentang masa lalu”
Ketika disinggung tentang tujuan utama Pusdek dalam upaya pelurusan sejarah, Wardaya mengatakan bahwa tujuan final adalah rekonsiliasi. “Tetapi bagi kami yang penting adalah terungkap dulu, suatu proses truth telling. Karena rekonsiliasi, perlu prakondisi yakni truth telling ini,” ungkapnya. <>Wawancara sepenuhnya dapat anda ikuti dalam acara Jelajah Nusantara, Radio Nederland Wereldomroep 9, 16, 23 & 30 Mei 2006.
