UU Pemilu Makin Ditunggu

Kompas, 14 Februari 2008

Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.

Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya

Posted on 16:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pengelolaan Anggaran Pemilu 2009 Harus Terbuka

Republika, 09 Nopember 2007

Jakarta-RoL– Anggaran Pemilu 2009 harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memastikan anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

„Pengawasan harus benar-benar dilakukan sehingga menyingkirkan kemungkinan terjadi praktik korupsi seperti pada Pemilu 2004,“ kata ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein, di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu dia didampingi oleh mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Didik Supriyanto, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampauw, dan wakil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, korupsi, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lepaskan Dikotomi Parpol

Kompas, 09 Juli 2007

Depdagri Jangan Awasi Uang Partai

Jakarta, Kompas – Pembahasan rancangan undang-undang bidang politik sebaiknya jangan didasarkan pada dikotomi partai politik besar melawan parpol kecil. Cara pandang seperti itu hanya akan menjadikan desain RUU bersifat sementara dan pendek.

Cara pandang atas pembentukan RUU semestinya diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (7/7), mengatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah desain ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perempuan Bersiap Hadapi Pemilihan Umum 2009

Kompas, 16 April 2007

Parlemen

Ninuk Mardiana Pambudy

Pemilihan Umum 2009 tinggal dua setengah tahun lagi. Sambil menunggu aturan main pemilihan umum selesai dirancang Departemen Dalam Negeri bersama DPR melalui paket undang-undang bidang politik, perempuan sudah harus mempersiapkan diri.

Jumlah perempuan setidaknya 30 persen di posisi pengambilan keputusan seperti parlemen dan partai politik dianggap cukup untuk memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menempatkan perempuan di dalam posisi pengambilan keputusan, harapannya kepentingan, pengalaman, dan akses perempuan ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mempersoalkan Kembali „Keseimbangan“

Kompas, 10 April 2007

Pemilihan Umum

SIDIK PRAMONO

Sudah lebih dari 60 tahun usia kemerdekaan Indonesia yang terentang antara Sabang sampai Merauke. Hanya saja, mengapa membicarakan Indonesia sepertinya terdikotomi soal Jawa dan luar Jawa? Dalam perdebatan menjelang setiap pemilihan umum dilakukan, pembicaraan „keseimbangan“ proporsi kursi DPR antara wilayah Jawa dan luar Jawa senantiasa mengemuka.

Sejak Pemilihan Umum 1955 dilangsungkan, soal perimbangan jumlah anggota DPR yang dipilih di Jawa dan luar Jawa diperhatikan secara khusus. Bagian penjelasan Undang-Undang ... baca semuanya

Posted on 09:09 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jumlah Daerah Pemilihan Mulai Diperdebatkan

Kompas, 04 April 2007

Pemilu 2009

Jakarta, Kompas – Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah mulai terasa. Salah satu topik yang menarik dibicarakan ialah daerah pemilihan. Beberapa partai politik sudah mulai berdebat soal daerah pemilihan yang juga berdampak pada alokasi kursi dan jumlah kursi di DPR.

Perdebatan jumlah daerah pemilihan dalam pemilu berlangsung di Peluncuran dan Diskusi Buku Akal-akalan Daerah Pemilihan yang ditulis oleh Pipit R Kartawidjaja dan wartawan Kompas Sidik Pramono di Jakarta, Selasa (3/4). Selain Pipit ... baca semuanya

Posted on 08:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Proporsional Terbuka Sistem yang Bikin Dilema…

Kompas, 14 Maret 2007

Sidik Pramono

Ada kebutuhan untuk membuat setiap wakil rakyat dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai peranan partai politik untuk „mengontrol“ kadernya di parlemen. Keinginan untuk menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka sepenuhnya memang dihadapkan pada dilema.

Iisu yang bakal (tarik)-menarik dalam pembahasan rancangan undang- undang (RUU) untuk Pemilihan Umum 2009 adalah bisa tidaknya sistem proporsional daftar terbuka diterapkan. Pada Pemilu 2004, sistem proporsional disebut masih setengah terbuka ... baca semuanya

Posted on 08:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilihan Umum Kegagalan Ambang Batas Batasi Peserta Pemilu

Kompas, 09 Maret 2007

Sidik Pramono

Yang besar menginginkan penciutan partai politik demi efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, yang kecil, yang baru, dan yang sedang berkembang menginginkan ada kesempatan lebih panjang lagi untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Jadi, harus bagaimana?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra, mengakui, terdapat dua pendulum dalam undang-undang (UU) pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, ada keinginan memperkecil jumlah parpol, tetapi di sisi lain terus dimungkinkan pembentukan parpol baru. Karenanya, dibutuhkan sistem ... baca semuanya

Posted on 10:01 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)