Peluang Ambang Bisa Disembunyikan Jawa Dominasi Penentuan Daerah Pemilihan

Kompas, 31 Januari 2007

Sidik Pramono

Beberapa waktu terakhir, ramai diperdebatkan perlunya penerapan parliamentary threshold untuk menciptakan sistem multipartai sederhana. Lepas dari perdebatan itu, begitu daerah pemilihan ditetapkan, sebenarnya dapat langsung terbaca adanya ambang „informal“ yang menjadi penentu bisa tidaknya partai politik meloloskan wakilnya ke parlemen. Lantas, bagaimana tingkat seleksi itu „diselinapkan“ dalam penetapan daerah pemilihan?

Dalam setiap daerah pemilihan selalu terdapat ambang (threshold) „terselubung“, yaitu ambang terselubung atas dan bawah. Ambang terselubung atas menunjukkan seberapa ... baca semuanya

Posted on 09:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

„Akal-akalan“ dalam Merebut Kursi Wakil Rakyat

Kompas, 04 Januari 2007

Sidik Pramono

Lupakan sejenak soal filosofi pemilihan umum. Sudah terlalu banyak yang akan setia memikirkannya. Persoalannya kini, terhadap soal-soal teknis pemilu, siapa yang peduli?

Setiap membicarakan pemilu, kebanyakan kita berputar-putar soal dua sistem besar pemilihan: proporsional atau distrik. Aspek teknis luput dari perhatian, misalnya soal daerah pemilihan.

Padahal, penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap sistem pemilihan, hubungan antara suara dan kursi atau berapa wakil rakyat yang pantas mewakili satu daerah pemilihan, serta peluang satu partai politik ... baca semuanya

Posted on 09:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menjemput Pemilu 2009

Kompas, Rabu, 13 September 2006

SUSIE BERINDRA dan SIDIK PRAMONO

Pujian dari luar negeri selalu dikutip untuk menyebut sukses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004. Namun, tentu saja tidak adil pula rasanya jika sejumlah persoalan yang menyertai persiapan, pelaksanaan, dan pasca-Pemilu 2004 sebagai bahan pelajaran diabaikan begitu saja. Bahkan kini, bukan tidak mungkin pengalaman pada pemilu lalu bakal terulang.

Persiapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 bisa jadi tidak sebaik Pemilu 2004. Pusat Reformasi Pemilu ... baca semuanya

Posted on 12:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

„Menghukum“ Sang Penyalur Aspirasi

Kompas, 27 Juni 2006

Partai Politik

SIDIK PRAMONO

Kalah atau menang, berhasil atau gagal total dalam pemilihan umum, partai politik di Indonesia dari sisi kuantitas terus tumbuh dan berkembang. Ketika stabilitas pemerintahan menjadi kebutuhan, akankah sistem multipartai sederhana tercipta lewat Pemilihan Umum 2009 mendatang?

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 mengenai Partai Politik menjelaskan fungsi parpol, seperti sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban. Parpol juga ... baca semuanya

Posted on 12:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Aturan Baru buat KPU

Kompas, 11 Oktober 2005

Sidik Pramono

Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.

Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya

Posted on 12:06 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“

Kompas, 16 Oktober 2004

Pipit Rochijat Kartawidjaja

Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.

DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim ... baca semuanya

Posted on 14:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Fragmentasi Elite dan Ingatan Agenda Reformasi

Kompas, 22 Mei 2004

BULAN Mei selalu menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Enam tahun berselang sejak kejatuhan rezim Soeharto, pada pertengahan Mei ini, ketika persaingan menuju kursi presiden dan wakil presiden terus meningkat, ingatan tentang gerakan reformasi pun terus dimuncul-munculkan kembali.

PARA pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun berebut ruang di media elektronik untuk menjelaskan perannya pada saat bersejarah tersebut.

Calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto, yang pada saat ... baca semuanya

Posted on 12:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Orde Baru, partai politik, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Diminta Antisipasi jika TI Macet di Tengah Jalan

Kompas, 15 April 2004

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum diminta mengantisipasi secara dini kemungkinan penghitungan sementara berbasis teknologi informasi macet sebelum tuntas menampilkan seluruh data yang dijanjikan. Jika sampai kemungkinan itu yang terjadi dan tidak ada antisipasi dini, hal itu akan mengganggu persepsi masyarakat atas hasil Pemilu 2004 secara keseluruhan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) M Rozy Munir di Jakarta, Rabu (14/4), mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi jika ternyata perhitungan sementara perolehan suara berbasis teknologi informasi (TI) tersebut ternyata ... baca semuanya

Posted on 15:14 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)