Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(Deutsch) Der Hauptfeind ist die Bevölkerung

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:07 in Aceh, Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, sejarah dan gambaran ikhtisar, kekerasan, Indonesia, HAM, militer, Munir, Timor Leste, Timor Timur, konflik daerah, sektor keamanan dan pertahanan

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Biokraftwerke verbrennen Regenwald

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:47 in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), Indonesia, Kalimantan / Borneo, karbon, minyak kelapa sawit, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sembilan Tahun Reformasi Liberalisasi Parpol: Menjamur atau „Berjamur“?

KOMPAS, Kamis, 24 Mei 2007

M Zaid Wahyudi/Sidik Pramono

Kehidupan parpol yang terus tumbuh, terutama menjelang pemilihan umum, bak cendawan di musim hujan adalah salah satu yang mesti dicatat dalam sembilan tahun era reformasi berlangsung. Menjelang Pemilu 2009, sudah meruyak kembali kemunculan parpol baru baik murni baru, sempalan partai yang ada, gabungan partai kecil, maupun partai cadangan atau sekoci.

Masing-masing pimpinan partai mengklaim mendapat dukungan besar dari masyarakat. Belum terpenuhinya kehausan warga atas nasib mereka dijadikan alasan untuk ... baca semuanya

Posted on 15:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, reformasi

(English) What Future for Papua?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 13:52 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Pertambangan, Papua, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media, Studi dan Laporan Watch
Tags: penambangan, orang asli, Indonesia, resolusi konflik, hak tanah, Megawati Sukarnoputri, OPM, Papua, hukum, reformasi, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, otonomi khusus

Perluas Kewenangan MK

Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, tata hukum, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, administrasi

(English) Constitutional Court judge a lifetime duty: Analysts

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 11:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, tata hukum, konstitusi/UUD

Partai Besar Minta Diperbanyak, Partai Kecil Dikurangi

Sinar Harapan, 03 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

Oleh Daniel Duka Tagukawi

Jakarta-Partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki agar jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak. Alasannya, agar pemilih lebih dekat dengan wakil rakyat. Sebaliknya, partai kecil seperti Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera menghendaki daerah pemilihan yang ada dipertahankan atau dikurangi. Hal itu terungkap dalam diskusi buku Akal-akalan Daerah Pemilihan karya Pipit Kartawidjaja dan Sidik Pramono, Selasa (3/4). Acara yang dipandu ... baca semuanya

Posted on 11:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum