(Deutsch) Der Aufarbeitungsprozess in Osttimor

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:42 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Uskup Belo, Indonesia, pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, milisi, Timor Leste, Timor Timur, kepastian hukum, referendum 1999, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, Xanana Gusmão

Panglima TNI Meminta Maaf

Kompas, 05 Oktober 2002

Jakarta, Kompas – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto meminta maaf atas kekeliruan masa lalu dan juga beberapa kejadian di masa kini yang dilakukan anggota TNI. Perbuatan anggota TNI dalam berbagai tindak pelanggaran disiplin itu telah membawa dampak kerugian yang tidak kecil di kalangan masyarakat dan menempatkan TNI pada posisi sulit.

“Sorotan tajam masyarakat, kritikan pedas, tuntutan bahkan hujatan kepada TNI, kesemuanya itu merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada sebagai ... baca semuanya

Posted on 14:03 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, kekerasan, Indonesia, HAM, militer, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, rekonsiliasi

Reaksi di Jerman terhadap vonis Pengadilan Ad Hoc Timtim

Deutsche Welle Radio: Laporan dan Komentar, 16 Agustus 2002

Setelah berbagai vonis dijatuhkan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timtim, berbagai reaksi muncul. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diluar negeri. Sampai saat ini, hanya mantan gubernur Timtim, Abilio José Soares, yang dijatuhi hukuman, yaitu 3 tahun penjara. Sementara mantan Kapolda Timtim, Timbul Silaen, beserta dengan lima terdakwa lain, yang semuanya anggota militer dan polisi, divonis bebas. Bagaimana reaksi di Jerman atas vonis tersebut? Berikut ... baca semuanya

Posted on 11:40 in Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, kejahatan kemanusiaan

Pemilihan Presiden RI Tahun 2004

Kompas, 07 Agustus 2002

Mulyana W Kusumah

PERUBAHAN UUD 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi telah dikokohkan dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/ MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bidang Politik, yakni menyempurnakan UUD 1945 sejalan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Dengan begitu, baik lembaga-lembaga tinggi negara maupun kekuatan-kekuatan politik harus terikat pada ketentuan itu, dan proses perubahan UUD ... baca semuanya

Posted on 12:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum

Pemilu 2004

Republika Online, 06 Juni 2002

Mulyana W Kusumah dan Pipit Kartawidjaja

Dalam salah satu usul pemikiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 11 Februari 2002, dikemukakan agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (2) amandemen UUD 1945 mengenai pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah tidak diartikan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak untuk memilih penyelenggara kelima jabatan publik itu. Kalau diartikan sebagai pemilihan umum secara serentak, itu tidak hanya akan membuat administrasi ... baca semuanya

Posted on 13:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Ein asiatisches Jugoslawien?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:36 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, krismon, diktator Suharto, kekerasan, Indonesia, Kalimantan / Borneo, militer, Maluku, Papua, konflik daerah, sektor keamanan dan pertahanan, transmigrasi, Pemilihan umum

(English) The industrial and agricultural project in the Mamberamo river catchment area in the Indonesian province of Irian Jaya/West Papua

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 16:44 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Lingkungan Hidup & Klima, Studi dan Laporan Watch
Tags: penambangan, Jerman, Habibie, orang asli, Indonesia, hak tanah, HAM, Papua, penghancuran hutan tropis, pemerintah, lingkungan hidup dan iklim, ekbis

Cerita Suap DM 100 dan Mabuk Bir

Media Indonesia, 29 Nopember 1995

KASUS Dr Sri Bintang Pamungkas tampaknya memiliki subjekivitas yang tinggi. Prediksi itu ramai dipergunjingkan terhadap kasus pidana politik ini. Sebab pertama kali mantan anggota DPR itu diperiksa polisi adalah karena ia terlihat berdiri di lokasi unjuk rasa terhadap Kepala Negara RI dan sejumlah tamu negara dari Indonesia saat berkunjung ke Jerman, April lahun lalu.

Namun, persoalan keterlibatan Bintang dalam demonstrasi itu berakhir begitu saja, tanpa kejelasan. Yang pasti, saat Sri Bintang dihadapkan ke muka ... baca semuanya

Posted on 00:00 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, NGO, aksi protes, Sri-Bintang Pamungkas, masyarakat sipil

Kaset Rekaman dan Tiga Saksi Itu

Media Indonesia, 22. Nopember 1995

Sidang Sri Bintang Pamungkas makin ramai. Dakwaan Jaksa P. Sitinjak dinilai Bintang cacat hukum. Apa komentar Watch Indonesia e.V. Berlin?

RABU pekan ini, giliran tim penasihat hukum yang terdiri dari enam pengacara senior yang mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa P. Sitinjak SH, yang mendakwa Dr. Sri Bintang Pamungkas melakukan penghinaan kepada Presiden Soeharto, melanggar pasal 134 jo 136 KUHP. Pelanggaran itu bisa diancam hukuman maksimal 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu ... baca semuanya

Posted on 14:42 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, Orde Baru, NGO, kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran, Sri-Bintang Pamungkas

Mereka yang Menggelar Aksi

Forum Keadilan, Nomor 4, Tahun IV, 08 Juni 1995

Sejumlah LSM mengaku bertanggung jawab atas demo di Jerman, ketika aparat Indonesia mengincar Bintang, Goenawan, dan Yeni. Siapa saja mereka?

Zuhri M, M. Cholil (Jakarta), dan IN (Jerman)

Urusan demonstrasi anti Indonesia di Jerman, awal April lalu, tampaknya kini hampir tak ada sangkut pautnya lagi dengan Sri Bintang Pamungkas. Dugaan-dugaan sebagai „dalang“, lalu pemasok bahan (voeding) dan ikut aksi demonstrasi sementara ini sudah dikesampingkan.

Begitu pula yang sempat ... baca semuanya

Posted on 13:39 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, diktator Suharto, Indonesia, HAM, Orde Baru, NGO, aksi protes, Sri-Bintang Pamungkas