Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
Simposium Humor Nasional

Simposium Humor Nasional


Simposium Humor Nasional, 8 September 2016

oleh Pipit Kartawidjaja

Membandingkan humor politik di era Orde Baru dengan humor politik di Jerman, bahkan Eropa, di periode yang sama, orang akan melihat kontradiksi komikalnya. Humor politik di era pemerintahan Jokowi-JK, mungkin lain ceritanya. Meski ada sementara pembantu Presiden yang masih suka terbawa-bawa aura ala Orde Baru, namun ketika dihumorkan begitu rupa oleh netizen di media sosial, toh terdengar pihak berwenang asal main tangkap, main penjara. Benarkah secara umum humor kritis (satire) ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Scharia-Polizei ruft “Phase der Bestrafung” aus

(Deutsch) Scharia-Polizei ruft “Phase der Bestrafung” aus


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Aceh, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) »Nur« vier Menschen hingerichtet – eine Kompromisslösung?

(Deutsch) »Nur« vier Menschen hingerichtet – eine Kompromisslösung?


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in "Dalam sorotan", Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi

(Deutsch) Jakarta lässt erneut Drogendealer hinrichten

(Deutsch) Jakarta lässt erneut Drogendealer hinrichten


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Benarkah PBB Sebut Wiranto Penjahat HAM?

Benarkah PBB Sebut Wiranto Penjahat HAM?


Rimanews.com, 28 September 2016

Reporter: Dhuha Hadiansyah

Rimanews – Di antara menteri hasil reshuffle jilid II yang paling mengundang kontroversi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Sepak terjang masa lalu di militer menjadi alasan utama resistensi tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan nama Wiranto masuk di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Dili yang disponsori Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat “Serious Crimes ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media

Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia

Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia


 

27 Juli 2016

Pernyataan Terbuka 

Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada media bahwa Wiranto terpilih “karena ia telah teruji dan berpengalaman dalam menangani berbagai tugas, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi di akhir tahun ... baca semuanya

Posted in Surat Terbuka Bersama, Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Surat Terbuka, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice

Pemerintah Indonesia harus menghentikan penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua!

Pemerintah Indonesia harus menghentikan penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat Papua!


Berlin, 22 Juli 2016

Tahun lalu pada hari kebebasan pers internasional kami melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Pada saat itu kami menuntut agar pemerintah Indonesia membuka Papua untuk jurnalis Indonesia maupun jurnalis dan organisasi internasional sebagaimana yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Selain itu kami juga menuntut agar kebebasan berpendapat penduduk asli Papua juga harus dijamin. Pemerintah Indonesia harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi  dan menjamin kebebasan setiap individu maupun kelompok untuk secara bebas berbicara ... baca semuanya

Posted in Aktivitas, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Kebebasan Pers, Siaran Pers, Publikasi, Konflik Regional

(Deutsch) Demoaufruf: Politische Verhaftungen in Westpapua beenden!

(Deutsch) Demoaufruf: Politische Verhaftungen in Westpapua beenden!


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Aktivitas, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kampanye, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Siaran Pers, Publikasi, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch

Kasar, gak berbahasa baik, perusak etika, itulah Ahok

Kasar, gak berbahasa baik, perusak etika, itulah Ahok


Merdeka.com, 12 Juli 2016

http://www.merdeka.com/khas/kasar-gak-berbahasa-baik-perusak-etika-itulah-ahok.html

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Ganjil, sebab Bratasena alias Bima, Gubernur Jodipati, juga ber-Ahok: gak pernah berbahasa halus kepada siapapun, termasuk Dewa kecuali Dewa Ruci. Bima bertubuh besar, beroman muka cemberut, sangar, bermata membelalak, hidung dempak, brengosan, brewokan dan berambut terurai. Bima gak pernah dusta, kekasaran bahasanya sarat kebijaksanaan dan kesucian jiwanya.

Maka wajar, Bima jadi panutan. Dalam setiap lakon Pandawa yang dipentaskan lintas usia, Bima boleh mejeng tanpa dikuatirkan merusak etika. Sayangnya, biar ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) “Das Problem ist der Mangel an politischem Willen bei der indonesischen Regierung”

(Deutsch) “Das Problem ist der Mangel an politischem Willen bei der indonesischen Regierung”


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

  Wawancara dengan Indria Fernida dalam bahasa Inggris

Posted in Aktivitas, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kampanye, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami