Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
Alokasi Kursi Dapil Harus Dibahas Serius!

Alokasi Kursi Dapil Harus Dibahas Serius!


jpnn.com, 09 Oktober 2016

http://www.jpnn.com/read/2016/10/09/473083/Alokasi-Kursi-Dapil-Harus-Dibahas-Serius!-

JAKARTA – Lagi, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengingatkan pentingnya isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) untuk mendapat perhatian serius.

Terutama masalah penataan alokasi kursi daerah pemilihan dan pembentukan peta daerah pemilihan, yang selama ini kerap luput dari perhatian DPR dan masyarakat. 

“Isu ini merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem pemilu penting,” kata Direktur Eksekutif SPD August Mellaz dalam diskusi bertema ‘Problematika Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan‎’ di ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Jangan Anggap Partai Politik Baru sebagai Musuh

Jangan Anggap Partai Politik Baru sebagai Musuh


jengpatrol.com, 09 Oktober 2016

http://www.jengpatrol.com/news/nasional/jangan-anggap-partai-politik-baru-sebagai-musuh/

oleh Rakhmatulloh

JAKARTA – Rencana pemerintah menjegal partai politik (parpol) baru agar tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 terus menuai kritik.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidajaj‎a mengatakan, kehadiran parpol baru yang ingin memunculkan kadernya menjadi pejabat eksekutif tidak bisa dipersempit dengan regulasi.

‎”Karena itu di manapun selalu tumbuh partai baru. Jadi itu tidak bisa dihalangi dengan regulasi semacam apapun kayak di Indonesia,” ujar Pipit ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Politisi Gerindra Usul Jumlah Kursi DPR Ditambah Jadi 570

Politisi Gerindra Usul Jumlah Kursi DPR Ditambah Jadi 570


Kompas.com, 09 Oktober 2016

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/15591651/politisi.gerindra.usul.jumlah.kursi.dpr.ditambah.jadi.570

Penulis: Dani Prabowo

Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang kini berjumlah 560 dinilai kurang proporsional.

Adanya provinsi baru dan sejumlah daerah pemekaran, menjadi pertimbangan agar kursi di DPR ditambah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat diskusi bertajuk Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan di Jakarta, Minggu (9/10/2016).

Menurut dia, tujuan utama penambahan kursi DPR agar kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi.

„Kalau kita ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Alokasi Kursi dan Peta Dapil

Alokasi Kursi dan Peta Dapil


Beritasatu.com, 09 Oktober 2016

http://www.beritasatu.com/nasional/391515-dua-fokus-utama-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemilu.html

oleh Carlos KY Paath/FER, Suara Pembaruan

Jakarta – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.

„Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,“ kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Alokasi Kursi di Dapil Mesti Ditata Ulang

Alokasi Kursi di Dapil Mesti Ditata Ulang


Metrotvnews.com, 09 Oktober 2016

http://news.metrotvnews.com/politik/0KvVnXpK-alokasi-kursi-di-dapil-mesti-ditata-ulang

oleh Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Alokasi kursi dan peta daerah pemilihan (dapil) harus ditata ulang. Isu ini dinilai kurang mendapat perhatian eksekutif maupun legislatif. Padahal, Indonesia segera menyelenggarakan Pemilu 2019.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja menyatakan, penataan alokasi kursi di daerah baru mendapat porsi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2014. Hal itu dilihat dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2013. „Namun, nyatanya berbagai permasalahan juga masih ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten

(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted in demokrasi, pernyataan posisi bersama, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice

(Deutsch) Jakartas Gouverneur lässt Armenviertel platt machen

(Deutsch) Jakartas Gouverneur lässt Armenviertel platt machen


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Kebebasan Pers, Publikasi

Indonesia: Penuhi jarak antara retorika dan realitas soal pelanggaran HAM masif 1965

Indonesia: Penuhi jarak antara retorika dan realitas soal pelanggaran HAM masif 1965


Pernyataan Publik,  1 Oktober 2016

Meski adanya komitmen berulang dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada 1965 – seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan – lebih dari lima dekade setelahnya jutaan korban dan keluarganya masih juga menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pada peringatan ke-51 tahun perisitiwa pelanggaran HAM yang masif ini, Amnesty International, Asia Justice and Rights (AJAR), East-Timor and Indonesia Action Network (ETAN), La’o Hamutuk, TAPOL, Watch Indonesia!, ... baca semuanya

Posted in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Siaran Pers, Publikasi, Transitional Justice

(Deutsch) »Palmöl ist nicht das kleinere Übel«

(Deutsch) »Palmöl ist nicht das kleinere Übel«


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media

Kesalahan Sistem Alokasi Kursi di Indonesia

Kesalahan Sistem Alokasi Kursi di Indonesia


Rumah Pemilu.org, 19 September 2017

http://www.rumahpemilu.org/in/read/11860/Kesalahan-Sistem-Alokasi-Kursi-di-Indonesia

oleh Amalia

Menjamin alokasi kursi pada badan legislatif secara adil merupakan hal yang penting. Selain membantu pemerintahan berjalan efektif dan efisien, alokasi yang proporsional juga meningkatkan partisipasi semua daerah dalam rangka perwujudan negara kesatuan yang menjunjung asas keadilan. Akan tetapi, terjadi kesalahan pandangan terhadap alokasi kursi yang harus segera diselesaikan.

“Tahun 2004 itu adalah akar lahirnya sistem alokasi sekarang. Di situ disebutkan bahwa alokasi kursi DPR tidak boleh kurang dari pemilu sebelumnya. Padahal, alokasi ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami