Kinerja MK Dibayangi Ketidakstabilan

Kompas, 17 April 2007

Peradilan

Jakarta, Kompas – Meskipun kinerja Mahkamah Konstitusi selama ini dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, kondisi itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan dan ketidakefektifan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK terjebak interpretasi demokrasi yang didasarkan pada kepentingan golongan dan partai politik melalui peraturan perundangan yang mereka ciptakan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) masih menoleransi interpretasi undang-undang dasar ke dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang rancu antara sistem presidensial dan parlementer. Itu ... baca semuanya

Posted on 09:23 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, tata hukum, partai politik, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

Perempuan Bersiap Hadapi Pemilihan Umum 2009

Kompas, 16 April 2007

Parlemen

Ninuk Mardiana Pambudy

Pemilihan Umum 2009 tinggal dua setengah tahun lagi. Sambil menunggu aturan main pemilihan umum selesai dirancang Departemen Dalam Negeri bersama DPR melalui paket undang-undang bidang politik, perempuan sudah harus mempersiapkan diri.

Jumlah perempuan setidaknya 30 persen di posisi pengambilan keputusan seperti parlemen dan partai politik dianggap cukup untuk memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menempatkan perempuan di dalam posisi pengambilan keputusan, harapannya kepentingan, pengalaman, dan akses perempuan ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mempersoalkan Kembali „Keseimbangan“

Kompas, 10 April 2007

Pemilihan Umum

SIDIK PRAMONO

Sudah lebih dari 60 tahun usia kemerdekaan Indonesia yang terentang antara Sabang sampai Merauke. Hanya saja, mengapa membicarakan Indonesia sepertinya terdikotomi soal Jawa dan luar Jawa? Dalam perdebatan menjelang setiap pemilihan umum dilakukan, pembicaraan „keseimbangan“ proporsi kursi DPR antara wilayah Jawa dan luar Jawa senantiasa mengemuka.

Sejak Pemilihan Umum 1955 dilangsungkan, soal perimbangan jumlah anggota DPR yang dipilih di Jawa dan luar Jawa diperhatikan secara khusus. Bagian penjelasan Undang-Undang ... baca semuanya

Posted on 09:09 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jumlah Daerah Pemilihan Mulai Diperdebatkan

Kompas, 04 April 2007

Pemilu 2009

Jakarta, Kompas – Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah mulai terasa. Salah satu topik yang menarik dibicarakan ialah daerah pemilihan. Beberapa partai politik sudah mulai berdebat soal daerah pemilihan yang juga berdampak pada alokasi kursi dan jumlah kursi di DPR.

Perdebatan jumlah daerah pemilihan dalam pemilu berlangsung di Peluncuran dan Diskusi Buku Akal-akalan Daerah Pemilihan yang ditulis oleh Pipit R Kartawidjaja dan wartawan Kompas Sidik Pramono di Jakarta, Selasa (3/4). Selain Pipit ... baca semuanya

Posted on 08:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Proporsional Terbuka Sistem yang Bikin Dilema…

Kompas, 14 Maret 2007

Sidik Pramono

Ada kebutuhan untuk membuat setiap wakil rakyat dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai peranan partai politik untuk „mengontrol“ kadernya di parlemen. Keinginan untuk menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka sepenuhnya memang dihadapkan pada dilema.

Iisu yang bakal (tarik)-menarik dalam pembahasan rancangan undang- undang (RUU) untuk Pemilihan Umum 2009 adalah bisa tidaknya sistem proporsional daftar terbuka diterapkan. Pada Pemilu 2004, sistem proporsional disebut masih setengah terbuka ... baca semuanya

Posted on 08:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilihan Umum Kegagalan Ambang Batas Batasi Peserta Pemilu

Kompas, 09 Maret 2007

Sidik Pramono

Yang besar menginginkan penciutan partai politik demi efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, yang kecil, yang baru, dan yang sedang berkembang menginginkan ada kesempatan lebih panjang lagi untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Jadi, harus bagaimana?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra, mengakui, terdapat dua pendulum dalam undang-undang (UU) pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, ada keinginan memperkecil jumlah parpol, tetapi di sisi lain terus dimungkinkan pembentukan parpol baru. Karenanya, dibutuhkan sistem ... baca semuanya

Posted on 10:01 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Siapa Setuju Tambah Lagi Kursi di DPR?

Kompas, 08 Maret 2007

Sidik Pramono

Jangan pernah menghitung jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2004-2009 saat sidang paripurna saja. Kehadiran wakil rakyat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi itu bisa-bisa sangat minimal, walau jumlah uang kehormatan yang semestinya disediakan setiap bulan tetap saja untuk 550 anggota Dewan.

Belum lagi jika menilik rapat pada alat kelengkapan atau panitia khusus. Daftar hadir boleh saja terisi, tetapi bisa saja anggota itu entah berada di mana. Jika hadir, belum tentu mereka ... baca semuanya

Posted on 09:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, kekerasan, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

Peluang Ambang Bisa Disembunyikan Jawa Dominasi Penentuan Daerah Pemilihan

Kompas, 31 Januari 2007

Sidik Pramono

Beberapa waktu terakhir, ramai diperdebatkan perlunya penerapan parliamentary threshold untuk menciptakan sistem multipartai sederhana. Lepas dari perdebatan itu, begitu daerah pemilihan ditetapkan, sebenarnya dapat langsung terbaca adanya ambang „informal“ yang menjadi penentu bisa tidaknya partai politik meloloskan wakilnya ke parlemen. Lantas, bagaimana tingkat seleksi itu „diselinapkan“ dalam penetapan daerah pemilihan?

Dalam setiap daerah pemilihan selalu terdapat ambang (threshold) „terselubung“, yaitu ambang terselubung atas dan bawah. Ambang terselubung atas menunjukkan seberapa ... baca semuanya

Posted on 09:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

„Akal-akalan“ dalam Merebut Kursi Wakil Rakyat

Kompas, 04 Januari 2007

Sidik Pramono

Lupakan sejenak soal filosofi pemilihan umum. Sudah terlalu banyak yang akan setia memikirkannya. Persoalannya kini, terhadap soal-soal teknis pemilu, siapa yang peduli?

Setiap membicarakan pemilu, kebanyakan kita berputar-putar soal dua sistem besar pemilihan: proporsional atau distrik. Aspek teknis luput dari perhatian, misalnya soal daerah pemilihan.

Padahal, penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap sistem pemilihan, hubungan antara suara dan kursi atau berapa wakil rakyat yang pantas mewakili satu daerah pemilihan, serta peluang satu partai politik ... baca semuanya

Posted on 09:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)