Sebaiknya KPU Atur Dapil DPR Yakin Bisa Tata Daerah Pemilihan

Kompas, 03 Maret 2008

Jakarta, Kompas – Penataan daerah pemilihan atau dapil anggota DPR terkait dengan besaran daerah pemilihan yang berubah menjadi 3-10 kursi semestinya ditugaskan kepada Komisi Pemilihan Umum saja.

Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sabtu (1/3), memprediksi, DPR akan kesulitan merampungkan penetapan daerah pemilihan anggota DPR sebagai lampiran Undang- Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Meski demikian, Anas akan menganggapnya sebagai prestasi yang hebat jika DPR bisa menyelesaikan soal daerah pemilihan tersebut.

Anas yang juga mantan anggota KPU ... baca semuanya

Posted on 15:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

UU Pemilu Makin Ditunggu

Kompas, 14 Februari 2008

Jakarta, Kompas – DPR bersama pemerintah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasalnya, jika pembahasan tidak juga tuntas akhir Februari ini, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 bakal terganggu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha di Jakarta, Rabu (13/2) siang, mengakui, merujuk pengalaman Pemilu 2004, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan kesulitan jika UU Pemilu tidak juga diundangkan pada Maret nanti.

Mundurnya satu agenda berpengaruh pada agenda lain karena setiap tahapan ... baca semuanya

Posted on 16:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Oleh karena PKB Inginkan Nomor Tiga

Kompas, 08 Februari 2008

Sidik Pramono

Jika jumlah kursi mesti sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh, urutan pemenang Pemilihan Umum 2004 harus bergeser. Posisi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sebagai dua besar memang tak akan tergoyahkan. Namun, urutan berikutnya tidak akan sama lagi.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Effendy Choirie, misalnya, mempersoalkan perolehan kursi di DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang bisa lebih banyak ketimbang PKB. Padahal, perolehan ... baca semuanya

Posted on 16:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum

(English) Exploitation des ressources et sécurité en Indonésie

KOFF-Newsletter Nr. 64, 01. Februar 2008

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/64_f.pdf

Maaf, artikel ini cuma bisa disediakan dalam bahasa Perancis:

La première table ronde du KOFF consacrée cette année à l’Indonésie a montré pourquoi les conflits locaux étaient le plus souvent des conflits pour des ressources dans ce pays.

Oratrice invitée, Marianne Klute a expliqué le contexte de l’octroi de concessions pour l’exploitation des forêts primaires indonésiennes par des sociétés industrielles à Sumatra, à Kalimantan et en Papouasie occidentale. Elle a aussi exposé comment ... baca semuanya

Posted on 18:27 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, sektor keamanan dan pertahanan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hak tanah, HAM, penghancuran hutan tropis, sektor keamanan dan pertahanan, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) Made in Germany

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:31 in Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, kekerasan, Habibie, Indonesia, korupsi, militer, Prabowo, sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan senjata

(Deutsch) Indonesier zu den Waffen!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:39 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: demokrasi, Indonesia, militer, hukum, sektor keamanan dan pertahanan

Alokasi Kursi Dapil Jangan Dipatok

Sinar Harapan, 09 Nopember 2007

Aturan Kampanye Dibahas Panja RUU Pemilu

Oleh Daniel D Tagukawi Suradi

Jakarta-Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) yang berlangsung, Kamis (8/11) petang, membahas aturan kampanye pemilu 2009, meliputi penanggung jawab dan pelaksana kampanye, materi kampanye, pembuatan pedoman kampanye, dan larangan kampanye.

Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursidan Baldan mengungkapkan hal itu kepada SH, Kamis (9/11). Dia menjelaskan penanggung jawab kampanye adalah peserta pemilu dan dalam pelaksanaannya membentuk tim pelaksana kampanye.

Adapun materi kampanye selain ... baca semuanya

Posted on 17:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Pengelolaan Anggaran Pemilu 2009 Harus Terbuka

Republika, 09 Nopember 2007

Jakarta-RoL– Anggaran Pemilu 2009 harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memastikan anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.

„Pengawasan harus benar-benar dilakukan sehingga menyingkirkan kemungkinan terjadi praktik korupsi seperti pada Pemilu 2004,“ kata ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein, di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu dia didampingi oleh mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Didik Supriyanto, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampauw, dan wakil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, korupsi, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Permintaan KPU Rp 47,9 Triliun Dipangkas

Kedaulatan Rakyat, 09 Nopember 2007

Dana Pemilu Cukup 10 T

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 47,9 triliun dipangkas habis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan perhitungan yang rasional, anggaran Pemilu bisa ditekan hingga menjadi Rp 10,4 triliun. Artinya terjadi pemangkasan sebesar Rp 39,3 triliun. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat khusus tentang pembahasan Pemangkasan Efisiensi Anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta , Kamis (8/11). Hadir pada rapat tersebut antara lain, ... baca semuanya

Posted on 17:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Tak Ada Negara di Pasar Turi

Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan