Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu

Kompas, 13 November 2003

KPU Perlu Tegas Sikapi Amandemen

Jakarta, Kompas – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak tegas menyangkut alokasi kursi DPR setiap provinsi justru bisa menyebabkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu 2004. Ketidakpastian amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyangkut jumlah kursi DPR mestinya segera disikapi untuk menghindarkan berlarut-larutnya persoalan.

Pendapat itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari dan anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R ... baca semuanya

Posted on 15:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP: Hanya PK Sejahtera Yang Tak Pungut Tarif untuk Caleg

Era Muslim, 12 Nopember 2003

eramuslim – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan, hampir semua partai politik (parpol) mengenakan pungutan kepada calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004. Tarifnya sekitar Rp 400 juta setiap orang.

Pipit Rochijat mengungkapkan di Jakarta, pungutan seperti itu berbahaya. Mereka dikhawatirkan memikirkan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakili.„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada partai. Posisi ... baca semuanya

Posted on 15:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Caleg Jadi Dikenai Tarif Tinggi Sekitar Rp 400 Juta Setiap Orang

Media Indonesia, 11 November 2003

JAKARTA (Media): Hampir semua partai politik (parpol) memasang tarif tinggi untuk calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004.

Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pungutan kepada para calon anggota legislatif (caleg) akan mengurangi komitmen mereka kepada konstituen. Dikhawatirkan, periode keanggotaan mereka di DPR/DPRD lebih banyak diisi dengan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam.

„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin ... baca semuanya

Posted on 03:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU

Kompas, 10 November 2003

Jakarta, Kompas – Rencana amandemen ketentuan alokasi kursi DPR seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif bergantung pada Komisi Pemilihan Umum. Jika KPU merasa UU tidak bisa diterapkan tanpa pelanggaran, KPU harus segera menyampaikan usulan rumusan perubahannya kepada DPR secara resmi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR M Yahya Zaini ketika tampil bersama Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam talk show di Jakarta yang digelar ... baca semuanya

Posted on 15:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(English) Parties start charging legislator candidates

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 12:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Amendemen UU Pemilu Perlu Dilakukan pada soal Jumlah Kursi DPR

Media Indonesia, 10 November 2003

JAKARTA (Media): Amendemen terbatas terhadap UU No 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dibutuhkan pada materi yang menyangkut jumlah kursi DPR yang ditetapkan sebanyak 550 dan alokasi kursi untuk daerah pemilihan  maksimal 12. Usulan amendemen sebaiknya disampaikan ke DPR  sebelum 19 Desember 2003, saat masa persidangan kedua DPR  berakhir.

Demikian sari pendapat yang berkembang dalam diskusi Samstag Cafe dengan moderator Aldrin Situmeang dan Ignas Iryanto di Hotel The Acacia, Jakarta, Sabtu (8/11). ... baca semuanya

Posted on 02:58 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Partisipasi Perempuan Tak Cuma Lewat Kuota

Kompas, 05 November 2003

Jakarta, Kompas – Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak cukup dengan aturan kuota seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif. Penerapan kuota bagi perempuan seperti yang termuat dalam undang-undang tetap harus didampingi aturan main yang lain, yaitu mekanisme internal parpol sebagai komponen pendongkrak keterwakilan perempuan.

Hal itu dinyatakan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja dalam acara Konsultasi Nasional dan Pelatihan Nasional Fasilitator Solidaritas Perempuan yang ... baca semuanya

Posted on 15:54 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diskriminasi, gender, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

Tak Paham Pemetaan DP

Jawa Pos, 04 November 2003

JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaja menilai kinerja KPUD (KPU daerah) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia, hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administratif dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD.

Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya. „Kebanyakan di antara mereka akhirnya lebih suka menggunakan ... baca semuanya

Posted on 15:55 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perseteruan Internal Parpol Bisa Merembet

Kompas, 03 November 2003

Jakarta, Kompas – Konflik internal dalam tubuh partai politik bisa berlanjut pada tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD. Saat ini terbaca kehendak parpol untuk menciptakan mekanisme internal yang sebenarnya bersinggungan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Topo Santoso kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).

Topo sependapat, persoalan internal parpol merupakan hal pelik yang merupakan ... baca semuanya

Posted on 11:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai

Suara Merdeka, 03 November 2003

Pemilu 2004

JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.

Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu ... baca semuanya

Posted on 11:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum