Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup

Sinar Harapan, 27 November 2002

Oleh Pipit R. Kartawidjaja

Tiga fraksi DPR „kelas kakap“ (F-PDIP, F-PG dan F-PPP), menolak RUU usulan pemerintah guna menerapkan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilu (pemilihan umum) DPR mendatang. Alasannya, penentuan calon legeslatif (caleg) adalah hak parpol peserta pemilu. Pada hal, proporsional daftar tertutup banyak menerima kecaman tajam. Dan itu layak, soalnya dalam pemilu 1999, caleg parpol yang berada di urutan teratas, bisa didepak, kendati parpol itu jelas-jelas memperoleh suara cukup untuk dibagikan kepada ... baca semuanya

Posted on 15:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

UU Parpol Diperkirakan Undang Reaksi 200 Parpol

Sinar Harapan, Jum’at, 22 November 2002

Jakarta, Sinar Harapan – Rancangan Undang-undang (RUU) Partai Politik (Parpol) yang kini sedang dibahas untuk ditetapkan menjadi UU, diperkirakan bakal mengundang reaksi politik dari sekitar 200 Parpol. Reaksi itu terutama menyangkut ketentuan pendirian Parpol.

Demikian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W. Kusumah, dalam acara peluncuran buku „Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden“ di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/11). Buku itu merupakan karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja, Presiden KIPP Eropa.
Menurut Mulyana, RUU ... baca semuanya

Posted on 17:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Lebih Moderat

Suara Pembaruan, 22 November 2002

JAKARTA – Hasil poling (jajak pendapat) Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) yang dilakukan di 10 kabupaten/kota menunjukkan, sekitar 80 persen masyarakat menghendaki diterapkannya sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pilihan tersebut karena sistem ini sebagai varian yang lebih moderat dibanding sistem pemilu proporsional daftar tertutup dan sistem distrik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif PSPK Laode Ida dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Gedung MPR/DPR, Kamis (21/11) sore.

Selain PSPK, RDPU ... baca semuanya

Posted on 17:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Diharapkan, Pemilu Proporsional Terbuka

Kompas, 22. November 2002

Jakarta, Kompas – Pengamat sosial politik dari Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Dr Laode Ida menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (21/11), di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Chozin Chumaidy. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Serikat Bersama (Sekber) Partai-Partai Baru, dan Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) hadir memberikan masukan.

Laode juga memaparkan, berdasarkan hasil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

(Deutsch) Vertreibung der Becak-Fahrer in Jakarta

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:21 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi
Tags: kemiskinan, Indonesia, Jakarta, HAM

Rendra: Rakyat Hanya Jadi Kawula

Suara Pembaruan, 22 Juli 2001

„Kita ini bukan warga negara!“ seru Rendra, suatu siang. Tiba-tiba saja, penyair itu seperti seorang „pembangkang“. Tak cuma itu. Dia  memang ingin mengajak seluruh rakyat membangkang.

Penyair yang dijuluki Si Burung Merak itu tak main-main. Ia  benar-benar serius menyerukan „Gerakan Pembangkangan Warga Negara“ di  TIM Jakarta, Rabu (19/7), bersama aktivis muda Eep Saefulloh Fatah.  Dengan lantang, Rendra mengajak rakyat Indonesia mendukung gerakan  tersebut. Ia memang mulai gerah dan gelisah. Kekalutan yang terjadi  sepertinya akan berkepanjangan. Tidak ... baca semuanya

Posted on 15:54 in demokrasi, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi

Tanggapan terhadap Laporan Utama GATRA edisi 31 Januari 1998 tentang kasus peledakan bom di Tanah Tinggi, Jakarta.

Berlin, 05 Februari 1998

Keterangan Pers Watch Indonesia! e.V.

Di dalam GATRA edisi tersebut, antara lain, disinggung nama, Alex Flor dan Watch Indonesia, serta korespondensi antara Alex dengan bos Grup Kemala, Sofyan Wanandi, dan aktivis PRD.

1.) Harus lah digarisbawahi, bahwa Watch Indonesia bukan hanya Watch Indonesia, melainkan Watch Indonesia! e.V. Terutama penggarisbawahan pada e.V. itu sangatlah penting bagi jurnalistik yang menganut aturan-aturan hukum. e.V. artinya eingetragener Verein atau organisasi (dan bukan partai!) yang terdaftar resmi. Karena itu lah, sesuai dengan UU, setiap ... baca semuanya

Posted on 09:31 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: demokrasi, Indonesia, HAM, Orde Baru, Sri-Bintang Pamungkas, masyarakat sipil