Parpol Baru Hanya Perebutkan 15 Persen Suara

Sinar Harapan, 16 Desember 2003

Jakarta, Sinar Harapan – Partai politik (parpol) baru diperkirakan hanya memperebutkan sekitar 15 persen suara pemilih dalam Pemilu 2004. Sementara 85 persen selebihnya bakal diperebutkan enam parpol yang sudah lolos electoral treshold, ditambah beberapa parpol baru, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) Indonesia. Demikian dikatakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W. Kusumah saat berbicara dalam diskusi di Jakarta, Senin (15/12). Adnan Buyung Nasution juga tampil sebagai pembicara dalam ... baca semuanya

Posted on 12:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia

Tempo Interaktif, 15 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menilai ancaman sejumlah partai yang gagal dalam verifikasi KPU untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya sia-sia. Hal ini disampaikan Buyung acara Diskusi dan Halal bihalal dalam rangka peluncuran buku karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja berjudul „Kisah Mini Sistem Kepartaian“ di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (15/12)

Menurut Buyung, menggugat memang menjadi hak setiap orang atau lembaga. Namun yang perlu dilihat menurutnya ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR

Kompas, 15 Desember 2003

Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.

Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?

Kompas, 15 Desember 2003

KETIKA menggagas perlunya data kependudukan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum mencoba belajar dari pengalaman Pemilu 1999. Saat itu pendaftaran pemilih dilakukan tanpa disertai pendaftaran penduduk. Padahal, jumlah penduduk diperlukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD.

KARENA itu, data yang dipergunakan dalam penetapan jumlah kursi adalah data yang berdasarkan pada perkiraan karena data yang dimiliki daerah berbeda dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sering menimbulkan protes dari daerah yang juga ... baca semuanya

Posted on 12:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi DPRD Jatim Bermasalah

Surabaya News, 2 Desember 2003

Alokasi 100 kursi untuk DPRD Jatim ternyata bermasalah. Khususnya alokasi 12 kursi untuk Daerah Pemilihan (DP) Jatim 9 (Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik) dan 10 kursi untuk DP Jatim 10 (Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Berdasar pengecekan ulang, di DP 9 seharusnya teralokasi 13 kursi dan DP 10 adalah 9 kursi.

Hal ini diungkapkan Pipit Kartawidjaya, Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa melalui e-mail ke Surabaya News Senin (1/12) malam. Dalam pengecekan ulang yang ... baca semuanya

Posted on 14:48 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penyederhanaan Partai yang Belum Kunjung Sampai

Kompas, 14 November 2003

Saat mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 September silam, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) menyebutkan target realistis mereka adalah setidaknya memenuhi electoral threshold pada Pemilu 2004 nanti. Perolehan itu disebutnya teramat penting agar mereka tidak lagi repot-repot mengikuti verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2009, tidak harus menyertakan sembilan kardus besar yang memuat seluruh berkas administratif syarat pendaftaran calon peserta pemilu.

Parpol yang dipimpin Jenderal (Purn) Edi Sudradjat ini memang merupakan penjelmaan ... baca semuanya

Posted on 14:43 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu

Kompas, 13 November 2003

KPU Perlu Tegas Sikapi Amandemen

Jakarta, Kompas – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak tegas menyangkut alokasi kursi DPR setiap provinsi justru bisa menyebabkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu 2004. Ketidakpastian amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyangkut jumlah kursi DPR mestinya segera disikapi untuk menghindarkan berlarut-larutnya persoalan.

Pendapat itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari dan anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R ... baca semuanya

Posted on 15:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KIPP: Hanya PK Sejahtera Yang Tak Pungut Tarif untuk Caleg

Era Muslim, 12 Nopember 2003

eramuslim – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan, hampir semua partai politik (parpol) mengenakan pungutan kepada calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004. Tarifnya sekitar Rp 400 juta setiap orang.

Pipit Rochijat mengungkapkan di Jakarta, pungutan seperti itu berbahaya. Mereka dikhawatirkan memikirkan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakili.„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada partai. Posisi ... baca semuanya

Posted on 15:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Caleg Jadi Dikenai Tarif Tinggi Sekitar Rp 400 Juta Setiap Orang

Media Indonesia, 11 November 2003

JAKARTA (Media): Hampir semua partai politik (parpol) memasang tarif tinggi untuk calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004.

Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pungutan kepada para calon anggota legislatif (caleg) akan mengurangi komitmen mereka kepada konstituen. Dikhawatirkan, periode keanggotaan mereka di DPR/DPRD lebih banyak diisi dengan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam.

„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin ... baca semuanya

Posted on 03:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU

Kompas, 10 November 2003

Jakarta, Kompas – Rencana amandemen ketentuan alokasi kursi DPR seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif bergantung pada Komisi Pemilihan Umum. Jika KPU merasa UU tidak bisa diterapkan tanpa pelanggaran, KPU harus segera menyampaikan usulan rumusan perubahannya kepada DPR secara resmi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR M Yahya Zaini ketika tampil bersama Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam talk show di Jakarta yang digelar ... baca semuanya

Posted on 15:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)