RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia

hukum online.com, 24 Agustus 2005

Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya

Posted on 02:43 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Baru Merdeka 20 Persen

Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, agama

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Hari Ini Sarasehan Pilkada

Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

(Deutsch) SBYs Weihnachtsgeschenk undankbar empfangen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Versi bahasa Inggris

 

Posted on 13:25 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: Abdurrahman Wahid, demokrasi, Habibie, Indonesia, tata hukum, resolusi konflik, Megawati Sukarnoputri, Papua, parlemen, hukum, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus, Susilo Bambang Yudhoyono, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

(Deutsch) Gerechtigkeit für Osttimor

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman dan Inggris

Posted on 03:44 in Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Timor Leste, Timor Timur, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Eurico Guterres, Indonesia, pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, komisi kebenaran, Wiranto

(Deutsch) Urteil des Verfassungsgerichts zur Teilung Papuas

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan German

Posted on 15:30 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Papua, Publikasi
Tags: Indonesia, tata hukum, Megawati Sukarnoputri, Papua, parlemen, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus, konstitusi/UUD

Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“

Kompas, 16 Oktober 2004

Pipit Rochijat Kartawidjaja

Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.

DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim ... baca semuanya

Posted on 14:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)