RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia

hukum online.com, 24 Agustus 2005

Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya

Posted on 02:43 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Baru Merdeka 20 Persen

Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, agama

(Deutsch) SBYs Weihnachtsgeschenk undankbar empfangen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Versi bahasa Inggris

 

Posted on 13:25 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: Abdurrahman Wahid, demokrasi, Habibie, Indonesia, tata hukum, resolusi konflik, Megawati Sukarnoputri, Papua, parlemen, hukum, kepastian hukum, pemerintah, otonomi khusus, Susilo Bambang Yudhoyono, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(English) Indonesia six years after the fall of Suharto

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Transitional Justice
Tags: diktator Suharto, GOLKAR, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, HAM, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, partai politik, hukum, kepastian hukum, referendum 1999, reformasi, terorisme, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, Wiranto

(Deutsch) Recht nach Kolonialherrenart

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, kebebasan pers, hukum, reformasi

Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia

Tempo Interaktif, 15 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menilai ancaman sejumlah partai yang gagal dalam verifikasi KPU untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya sia-sia. Hal ini disampaikan Buyung acara Diskusi dan Halal bihalal dalam rangka peluncuran buku karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja berjudul „Kisah Mini Sistem Kepartaian“ di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (15/12)

Menurut Buyung, menggugat memang menjadi hak setiap orang atau lembaga. Namun yang perlu dilihat menurutnya ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Amendemen UU Pemilu Perlu Dilakukan pada soal Jumlah Kursi DPR

Media Indonesia, 10 November 2003

JAKARTA (Media): Amendemen terbatas terhadap UU No 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dibutuhkan pada materi yang menyangkut jumlah kursi DPR yang ditetapkan sebanyak 550 dan alokasi kursi untuk daerah pemilihan  maksimal 12. Usulan amendemen sebaiknya disampaikan ke DPR  sebelum 19 Desember 2003, saat masa persidangan kedua DPR  berakhir.

Demikian sari pendapat yang berkembang dalam diskusi Samstag Cafe dengan moderator Aldrin Situmeang dan Ignas Iryanto di Hotel The Acacia, Jakarta, Sabtu (8/11). ... baca semuanya

Posted on 02:58 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Perseteruan Internal Parpol Bisa Merembet

Kompas, 03 November 2003

Jakarta, Kompas – Konflik internal dalam tubuh partai politik bisa berlanjut pada tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD. Saat ini terbaca kehendak parpol untuk menciptakan mekanisme internal yang sebenarnya bersinggungan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Topo Santoso kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).

Topo sependapat, persoalan internal parpol merupakan hal pelik yang merupakan ... baca semuanya

Posted on 11:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Daerah Pemilihan, Penentu Ayunan Bandul Kemenangan

Kompas, 27 September 2003

KETIKA diminta menjelaskan konsep daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 2004, seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi itu kemudian meminta izin untuk menggambarkan konsep daerah pemilihan versinya. Mula-mula ia menggambarkan sebuah tempat pemungutan suara. Kemudian dia melingkari wilayah di sekitarnya. Batas wilayah sekitar TPS itulah yang disebutnya sebagai daerah pemilihan. Ketika ditanyakan apakah sawah dan empang di sekitar sebuah TPS termasuk dalam daerah pemilihan yang diceritakannya, calon tersebut tegas menjawab, „Ya!“

CERITA itu dituturkan ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Pemilihan umum