Efektivitas Kuota Perempuan – Dalam Pemilihan Umum

Kompas, 19 Januari 2004

Andayani

FAKTA menunjukkan, perempuan di hampir seluruh belahan dunia tidak terwakili secara proporsional dalam politik. Perempuan menduduki hanya 14,3 persen dari keseluruhan anggota parlemen. Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu mencapai 40 persen, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab, sekitar 4,6 persen (International Idea, 2002).

INDONESIA, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2000, memiliki populasi perempuan 51 persen. Dari 177 anggota MPR, perempuan berjumlah 18 ... baca semuanya

Posted on 14:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, Pemilihan umum

Berebut Nomor Urut Pada Proporsional Terbuka

Pikiran Rakyat, 05 Januari 2004

”Ibarat telur. Kalau diletakkan paling atas, peluang reproduksi paling besar. Begitu juga caleg wanita. Kalau diletakkan pada urutan nomor bawah, sangat kecil peluangnya jadi. Makanya, jangan mau jadi caleg wanita, kalau tidak ditempatkan pada urutan pertama!”

KUTIPAN di atas merupakan potongan dialog dalam tayangkan iklan layanan masyarakat di sejumlah televisi tentang calon legislatif (caleg) perempuan. Esensi makna kalimat di atas, bertendensi tekanan. Partai politik jangan menjadikan caleg perempuan sekadar ... baca semuanya

Posted on 12:04 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

(Deutsch) Osttimors Wahrheitskommission

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 12:31 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, gender, pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, Mari Alkatiri, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, Merdeka, PBB, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi, komisi kebenaran, Xanana Gusmão

Partisipasi Perempuan Tak Cuma Lewat Kuota

Kompas, 05 November 2003

Jakarta, Kompas – Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak cukup dengan aturan kuota seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif. Penerapan kuota bagi perempuan seperti yang termuat dalam undang-undang tetap harus didampingi aturan main yang lain, yaitu mekanisme internal parpol sebagai komponen pendongkrak keterwakilan perempuan.

Hal itu dinyatakan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja dalam acara Konsultasi Nasional dan Pelatihan Nasional Fasilitator Solidaritas Perempuan yang ... baca semuanya

Posted on 15:54 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diskriminasi, gender, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai

Suara Merdeka, 03 November 2003

Pemilu 2004

JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.

Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu ... baca semuanya

Posted on 11:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(Deutsch) Runder Tisch zu West Papua

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:59 in Aktivitas, Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, Konflik Regional, Round Table Talks on West Papua, June 2000, Kegiatan
Tags: Pemerintah Jerman, gender, kekerasan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, konflik daerah, sektor keamanan dan pertahanan, Merdeka, rekonsiliasi