(English) Constitutional Court judge a lifetime duty: Analysts

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 11:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, tata hukum, konstitusi/UUD

Kinerja MK Dibayangi Ketidakstabilan

Kompas, 17 April 2007

Peradilan

Jakarta, Kompas – Meskipun kinerja Mahkamah Konstitusi selama ini dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, kondisi itu senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan dan ketidakefektifan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa kasus, MK terjebak interpretasi demokrasi yang didasarkan pada kepentingan golongan dan partai politik melalui peraturan perundangan yang mereka ciptakan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) masih menoleransi interpretasi undang-undang dasar ke dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang rancu antara sistem presidensial dan parlementer. Itu ... baca semuanya

Posted on 09:23 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, tata hukum, partai politik, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

(English) The New Indonesian Constitutional Court

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:03 in demokrasi, Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, hukum, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

Partai Besar Ingin Diperbanyak, Partai Kecil Minta Dikurangi

Suara Pembaruan Daily, 04 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

[JAKARTA] Kepentingan masing-masing partai politik (parpol) akan sangat berpengaruh dan menjadi faktor dominan pada penentuan daerah pemilihan pada pemilu 2009 mendatang. Sedangkan perhitungan matematis dan pertimbangan sosio-kultural hanyalah salah satu faktor yang kadang- kadang tidak sejalan dengan kepentingan parpol.

Kepentingan itu terlihat dari usulan partai-partai politik besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) supaya jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak dan luasnya diperkecil agar komunikasi antara pemilih ... baca semuanya

Posted on 11:30 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

Partai Besar Minta Diperbanyak, Partai Kecil Dikurangi

Sinar Harapan, 03 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

Oleh Daniel Duka Tagukawi

Jakarta-Partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki agar jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak. Alasannya, agar pemilih lebih dekat dengan wakil rakyat. Sebaliknya, partai kecil seperti Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera menghendaki daerah pemilihan yang ada dipertahankan atau dikurangi. Hal itu terungkap dalam diskusi buku Akal-akalan Daerah Pemilihan karya Pipit Kartawidjaja dan Sidik Pramono, Selasa (3/4). Acara yang dipandu ... baca semuanya

Posted on 11:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

„Akal-akalan“ dalam Merebut Kursi Wakil Rakyat

Kompas, 04 Januari 2007

Sidik Pramono

Lupakan sejenak soal filosofi pemilihan umum. Sudah terlalu banyak yang akan setia memikirkannya. Persoalannya kini, terhadap soal-soal teknis pemilu, siapa yang peduli?

Setiap membicarakan pemilu, kebanyakan kita berputar-putar soal dua sistem besar pemilihan: proporsional atau distrik. Aspek teknis luput dari perhatian, misalnya soal daerah pemilihan.

Padahal, penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap sistem pemilihan, hubungan antara suara dan kursi atau berapa wakil rakyat yang pantas mewakili satu daerah pemilihan, serta peluang satu partai politik ... baca semuanya

Posted on 09:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menjemput Pemilu 2009

Kompas, Rabu, 13 September 2006

SUSIE BERINDRA dan SIDIK PRAMONO

Pujian dari luar negeri selalu dikutip untuk menyebut sukses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004. Namun, tentu saja tidak adil pula rasanya jika sejumlah persoalan yang menyertai persiapan, pelaksanaan, dan pasca-Pemilu 2004 sebagai bahan pelajaran diabaikan begitu saja. Bahkan kini, bukan tidak mungkin pengalaman pada pemilu lalu bakal terulang.

Persiapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 bisa jadi tidak sebaik Pemilu 2004. Pusat Reformasi Pemilu ... baca semuanya

Posted on 12:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik

Kompas, 20 Juni 2006

Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.

RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan

Masyarakat Tranparensi Indonesia; www.transparansi.or.id, Juni 2006

www.transparansi.or.id – Bertempat di Jakarta Media Centre, Kamis, 1 Juni 2006, diadakan Diskusi Publik Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KOMWAS PBB (Koalisi Masyarakat Pengawas Pemerintahan Yang Baik dan Bersih). Dalam acara tersebut juga diluncurkan buku “Negara Bukan Pemerintah” yang dikarang oleh Pipit R. Kartawidjaya.

Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa posisi warga Negara sebagai subyek hukum dan meyeimbangkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Membedakan Pemerintah dan Negara

Suara Pembaruan, 07 Mei 2006

Gedung Reichstag (parlemen) Jerman yang terletak di kota Berlin digunakan sejak tahun 1894 hingga tahun 1933. Menyusul penyatuan kembali Jerman, gedung ini digunakan lagi sebagai parlemen Jerman sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di gedung inilah semua anggota parlemen bersidang untuk membuat kebijakan dan berbagai produk undang-undang Republik Federal Jerman.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernyataan ini dioperasionalkan dalam UU Tentang Sistem Jaminan Sosial yang menyatakan ... baca semuanya

Posted on 14:35 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan