Pemilihan Umum Kegagalan Ambang Batas Batasi Peserta Pemilu

Kompas, 09 Maret 2007

Sidik Pramono

Yang besar menginginkan penciutan partai politik demi efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, yang kecil, yang baru, dan yang sedang berkembang menginginkan ada kesempatan lebih panjang lagi untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Jadi, harus bagaimana?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra, mengakui, terdapat dua pendulum dalam undang-undang (UU) pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, ada keinginan memperkecil jumlah parpol, tetapi di sisi lain terus dimungkinkan pembentukan parpol baru. Karenanya, dibutuhkan sistem ... baca semuanya

Posted on 10:01 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Siapa Setuju Tambah Lagi Kursi di DPR?

Kompas, 08 Maret 2007

Sidik Pramono

Jangan pernah menghitung jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2004-2009 saat sidang paripurna saja. Kehadiran wakil rakyat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi itu bisa-bisa sangat minimal, walau jumlah uang kehormatan yang semestinya disediakan setiap bulan tetap saja untuk 550 anggota Dewan.

Belum lagi jika menilik rapat pada alat kelengkapan atau panitia khusus. Daftar hadir boleh saja terisi, tetapi bisa saja anggota itu entah berada di mana. Jika hadir, belum tentu mereka ... baca semuanya

Posted on 09:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, kekerasan, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

Peluang Ambang Bisa Disembunyikan Jawa Dominasi Penentuan Daerah Pemilihan

Kompas, 31 Januari 2007

Sidik Pramono

Beberapa waktu terakhir, ramai diperdebatkan perlunya penerapan parliamentary threshold untuk menciptakan sistem multipartai sederhana. Lepas dari perdebatan itu, begitu daerah pemilihan ditetapkan, sebenarnya dapat langsung terbaca adanya ambang „informal“ yang menjadi penentu bisa tidaknya partai politik meloloskan wakilnya ke parlemen. Lantas, bagaimana tingkat seleksi itu „diselinapkan“ dalam penetapan daerah pemilihan?

Dalam setiap daerah pemilihan selalu terdapat ambang (threshold) „terselubung“, yaitu ambang terselubung atas dan bawah. Ambang terselubung atas menunjukkan seberapa ... baca semuanya

Posted on 09:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

„Akal-akalan“ dalam Merebut Kursi Wakil Rakyat

Kompas, 04 Januari 2007

Sidik Pramono

Lupakan sejenak soal filosofi pemilihan umum. Sudah terlalu banyak yang akan setia memikirkannya. Persoalannya kini, terhadap soal-soal teknis pemilu, siapa yang peduli?

Setiap membicarakan pemilu, kebanyakan kita berputar-putar soal dua sistem besar pemilihan: proporsional atau distrik. Aspek teknis luput dari perhatian, misalnya soal daerah pemilihan.

Padahal, penetapan daerah pemilihan berpengaruh langsung terhadap sistem pemilihan, hubungan antara suara dan kursi atau berapa wakil rakyat yang pantas mewakili satu daerah pemilihan, serta peluang satu partai politik ... baca semuanya

Posted on 09:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik

Kompas, 20 Juni 2006

Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.

RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Harus Dikritik

Media Indonesia, 10 Juni 2006

EMPAT hari lalu Pipit Rochijat Kartawidjaja telah kembali ke Jerman setelah berputar-putar di lndonesia membicarakan buku terbarunya nya, Negara bukanlah Pemerintah. Ia harus kembali ke Jerman, sebab sejak reunifikasi Jerman hingga saat ini, Pipit bekerja sebagai pegawai di lembaga Negara Bagian Bradenburg di Postdam, Jerman. Di samping itu, tentu saja Pipit ingin rnenyaksikan pertandingan akbar sepak bola Piala Dunia di negeri Hegel itu.

Sehari sebelum keberangkatannya ke Jerman, Media lndonesia sempat menemui Pipit di rumah adiknya di ... baca semuanya

Posted on 04:39 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, hukum, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Media Indonesia, 03 Juni 2006

DALAM sistem demokrasi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, bukan pelayan negara itu sendiri. Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memonopoli kehidupan masyarakat.

Pikiran ini memang bukan hal baru. Namun dalam acara diskusi publik dan peluncuran buku Pemerintah Bukanlah Negara karya Pipit Rochijat Kartawidjaya, pikiran semacam itu seolah menemukan kesegarannya kembali.

Dalam acara yang digelar di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis, (1/6), hadir praktisi Adnan Buyung Nasution dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong ... baca semuanya

Posted on 04:28 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Orde Baru, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan

Masyarakat Tranparensi Indonesia; www.transparansi.or.id, Juni 2006

www.transparansi.or.id – Bertempat di Jakarta Media Centre, Kamis, 1 Juni 2006, diadakan Diskusi Publik Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KOMWAS PBB (Koalisi Masyarakat Pengawas Pemerintahan Yang Baik dan Bersih). Dalam acara tersebut juga diluncurkan buku “Negara Bukan Pemerintah” yang dikarang oleh Pipit R. Kartawidjaya.

Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa posisi warga Negara sebagai subyek hukum dan meyeimbangkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Rakyat Merdeka, Kamis, 01 Juni 2006

Laporan: Sholahudin Achmad

Jakarta, Rakyat Merdeka. Nama Pipit R.Kertawijaya bukanlah nama asing bagi kalangan pergerakan mahasiswa. Pria berusia 57 tahun ini, kata Adnan Buyung Nasution, sejak masa Orde Baru sudah aktif mengkritisi jalannya pemerintahan. Dicekal, sudah menjadi bagian dari kehidupan Pipit yang selama 35 tahun menetap di Jerman.

Si Abang dan Pipit siang tadi bertemu di Jakarta Media Center, Jakarta, untuk berdiskusi, difasilitasi Feisal Tamin, bekas Menteri Pendayagunaan ... baca semuanya

Posted on 14:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Membedakan Pemerintah dan Negara

Suara Pembaruan, 07 Mei 2006

Gedung Reichstag (parlemen) Jerman yang terletak di kota Berlin digunakan sejak tahun 1894 hingga tahun 1933. Menyusul penyatuan kembali Jerman, gedung ini digunakan lagi sebagai parlemen Jerman sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di gedung inilah semua anggota parlemen bersidang untuk membuat kebijakan dan berbagai produk undang-undang Republik Federal Jerman.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernyataan ini dioperasionalkan dalam UU Tentang Sistem Jaminan Sosial yang menyatakan ... baca semuanya

Posted on 14:35 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan