(English) East Timor Federation Urges International Tribunal on Timor Vote Anniversary Calls Case for Tribunal “Irrefutable”

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 06:54 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, pengadilan internasional, tata hukum, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, impunitas, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan

(Deutsch) Osttimor ein Jahr nach dem Referendum

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:36 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, penggungsi, pengadilan internasional, keadilan, hukum, HAM, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, state & nation building, tuntutan pidana, transitional justice, Merdeka, PBB, pelurusan sejarah, penggusuran

(English) Statement to CNRT Congress

maaf, pernyataan sikap ini cuma ada dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Portugis.

Posted on 15:03 in Surat Terbuka Bersama, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice
Tags: Indonesia, pengadilan internasional, keadilan, hukum, konflik 1975 - 1999, HAM, militer, NGO, Timor Leste, Timor Timur, solidaritas, transitional justice, Merdeka, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi

(English) IFET demands UN Secretary General to support an International Tribunal for East Timor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 13:44 in Surat Terbuka Bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, pengadilan internasional, keadilan, hukum, tata hukum, Timor Leste, Timor Timur, sektor keamanan dan pertahanan, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi

(Deutsch) Rot-grüne Asienpolitik in der Kritik

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:28 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, diktator Suharto, Habibie, Indonesia, pengadilan internasional, resolusi konflik, HAM, Timor Leste, Timor Timur, PBB, perdagangan senjata

(Deutsch) Fragwürdig: Was bringen Kofi Annans Timor-Trips?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:40 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: pembangunan, penggungsi, Indonesia, pengadilan internasional, Timor Leste, Timor Timur, transitional justice, PBB, West Timor

(Deutsch) Das Kassandra-Syndrom

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 18:58 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, pengadilan internasional, intervensi and pemeliharaan keamanan, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, Polisi, referendum 1999, reformasi, Merdeka, PBB, penggusuran

(Deutsch) Vierzig Prozent Timors gehören den Suhartos

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:55 in Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: diktator Suharto, Habibie, Indonesia, korupsi, militer, Timor Leste, Timor Timur, transitional justice, ekbis

(Deutsch) Dringender Appell: Kriegsverbrechertribunal für Ost-Timor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:40 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: Pemerintah Jerman, Indonesia, pengadilan internasional, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, PBB, kejahatan kemanusiaan