(Deutsch) Suciwati: „Die Regierung nutzt die Justiz als Mauer aus, um sich vor Strafverfolgung zu schützen“

Maaf, halaman ini tidak ada dalam Bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted on 17:54 in "Dalam sorotan", Aktivitas, demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kegiatan Terbaru, Publikasi, Transitional Justice
Tags: demokrasi, Gerechtigkeit, Indien, Indonesia, Justiz, tata hukum, perbandingan antarnegara, HAM, pembela HAM, Munir, NGO, masyarakat sipil

(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted on 16:36 in demokrasi, pernyataan posisi bersama, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice
Tags: 1965, demokrasi, Indonesia, hak tanah, LGBT Rights, Papua, kebebasan pers, agama, Shrinking Space, masyarakat sipil

Indonesia: Penuhi jarak antara retorika dan realitas soal pelanggaran HAM masif 1965

Pernyataan Publik,  1 Oktober 2016

Meski adanya komitmen berulang dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada 1965 – seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan – lebih dari lima dekade setelahnya jutaan korban dan keluarganya masih juga menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pada peringatan ke-51 tahun perisitiwa pelanggaran HAM yang masif ini, Amnesty International, Asia Justice and Rights (AJAR), East-Timor and Indonesia Action Network (ETAN), La’o Hamutuk, TAPOL, Watch Indonesia!, ... baca semuanya

Posted on 23:47 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Siaran Pers, Publikasi, Transitional Justice
Tags: 1965, Gerechtigkeit, Indonesia, Joko Widodo, Justiz, HAM, Timor Leste, Timor Timur, PKI, referendum 1999, impunitas, PBB, kejahatan kemanusiaan, pelurusan sejarah, komisi kebenaran, Wiranto

Benarkah PBB Sebut Wiranto Penjahat HAM?

Rimanews.com, 28 September 2016

Reporter: Dhuha Hadiansyah

Rimanews – Di antara menteri hasil reshuffle jilid II yang paling mengundang kontroversi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Sepak terjang masa lalu di militer menjadi alasan utama resistensi tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan nama Wiranto masuk di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Dili yang disponsori Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat “Serious Crimes ... baca semuanya

Posted on 19:13 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Gerechtigkeit, Indonesia, Joko Widodo, Justiz, HAM, Timor Leste, Timor Timur, transitional justice, PBB, Wiranto

Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia

 

27 Juli 2016

Pernyataan Terbuka 

Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada media bahwa Wiranto terpilih “karena ia telah teruji dan berpengalaman dalam menangani berbagai tugas, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi di akhir tahun ... baca semuanya

Posted on 20:13 in Surat Terbuka Bersama, Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Surat Terbuka, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, pelurusan sejarah, Wiranto

(Deutsch) “Das Problem ist der Mangel an politischem Willen bei der indonesischen Regierung”

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

  Wawancara dengan Indria Fernida dalam bahasa Inggris

Posted on 13:52 in Aktivitas, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kampanye, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, hak perempuan, Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, HAM

(Deutsch) “Das Problem ist der Mangel an politischem Willen bei der indonesischen Regierung”

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

  Wawancara dengan Indria Fernida dalam bahasa Inggris

Posted on 13:52 in Aktivitas, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kampanye, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, hak perempuan, Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, HAM

(Deutsch) Menschenrechte in Indonesien 2016

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:08 in Aceh, pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Kertas Posisi, Publikasi, Hutan hujan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: 1965, Aceh, orang asli, Indonesia, Joko Widodo, LGBT Rights, HAM, militer, Munir, Papua, hukum, penghancuran hutan tropis, agama, impunitas, hukuman mati, lingkungan hidup dan iklim, pelurusan sejarah

(English) I’m so sorry

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 01:24 in Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Transitional Justice
Tags: 1965, Jerman, Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, pelurusan sejarah

Watch Indonesia: Maaf Penting bagi Penyelesaian Kasus 1965

 

Tempo interaktif, 02 Mei 2016

http://indonesiana.tempo.co/read/72912/2016/05/02/info.indonesiana/watch-indonesia-maaf-penting-bagi-penyelesaian-kasus-1965

Luhut Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat 10110
Indonesia

 

Yang Terhormat Bapak Menteri,

Amnesty International, ETAN (East Timor and Indonesia Action Network), TAPOL, dan Watch Indonesia! menuliskan surat ini untuk mendesak Anda untuk mengambil langkah-langkah penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa simposium nasional tentang Tragedi 1965, diselenggarakan di Jakarta pada 18 dan 19 April, ... baca semuanya

Posted on 00:44 in Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, Gerechtigkeit, Indonesia, Justiz, HAM, militer, PKI, impunitas, pelurusan sejarah, rekonsiliasi